Pati, GlobalPers – Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri. Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati mendukung Raperda itu untuk dibahas lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda). Fraksi PKB DPRD Pati menganggap, Raperda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam rapat paripurna, anggota dari Komisi B, Hilal Mukarom menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB dalam Raperda tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah pengangguran dan keberadaan industri kecil di Pati. “Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pati cukup besar, akan tetapi jumlah pengangguran juga masih besar pula. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pati, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 4,60%. Sementara itu, industri yang ada masih didominasi industri kecil dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM),” ujar Hilal dalam pembacaan pandangan umum Fraksi PKB.
Selain itu, keberadaan lahan pertanian pun tak luput dari sorotan Fraksi PKB DPRD Pati. Pihaknya mengimbau keberadaan lahan industri Pati nantinya tidak mengganggu dan mengurangi lahan pertanian.“Perlu diperhatikan pula bahwa Kabupaten Pati termasuk salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi penyangga pangan nasional dengan luas lahan pertanian sawah kira-kira 59.299 hektar lahan sawah. Sehingga, adanya Raperda Rencana Pembangunan Industri dalam jangka 20 tahun ke depan, diharapkan tidak mengganggu eksistensi lahan pertanian tersebut,” tutup Hilal. Ags/Sol
