Pati, GlobalPers – Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati, tercatat pada akhir tahun 2023 jumlah UMKM yang ada di Pati mencapai 8.000. Hal ini dinilai cukup banyak mengingat hampir dua tahun ekonomi Kabupaten Pati menurun saat pandemi Covid-19 melanda. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih memperhatikan sektor ini. Setidaknya ada empat poin yang disampaikan oleh Dicko Wahyu Pradana, selaku juru bicara DPRD Pati dalam penyampaian LKPJ Pj Bupati Pati.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar mempromosikan produk-produk unggulan UMKM Pati. Misalnya, dengan mendampingi UMKM dalam kemampuan skill digital marketing,” ujar Dicko dalam penyampaiannya. Adapun kerja sama antara UMKM yang ada di Pati dengan instansi terkait, juga perlu adanya dorongan dari dewan agar UMKM unggulan Pati dikenal khalayak umum.
Selain sektor UMKM, keberadaan koperasi-koperasi atau bank swasta yang memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM juga harus lebih diperhatikan oleh Pemkab Pati. Pasalnya, sekarang ini marak koperasi yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat. “Dalam pengadaan barang atau jasa di instansi Pemerintah Daerah yang bisa dipenuhi oleh produk lokal, agar lebih memprioritaskan produk-produk UMKM Kabupaten Pati. DPRD juga meminta kepada Pemkab Pati agar menertibkan koperasi-koperasi yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat,” tutup Dicko . Ags/Sol
