Pati, Berita10– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendukung hak angket DPR RI untuk mengusut kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini terungkap saat adanya demontrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Pati.
Puluhan warga yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati Menggugat berbondong-bondong ke Jalan Wahidin untuk melakukan aksi. Di depan Gedung Dewan mereka menyerukan aspirasi yakni mendukung DPR RI untuk menggunakan hak angket. Peserta aksi pun ditemui Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Pati.
”Pimpinan dewan sedang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, sehingga saya diminta untuk mewakilkan. Kebetulan ini juga tupoksi Komisi A, kami menerima,” ujar Bambang.
Ia mengaku sebagai perwakilan DPRD Kabupaten Pati maupun Ketua DPC PKB Kabupaten Pati mendukung hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.”Intinya kami mendukung aksi ini. Kami meneruskan gugatan ke pusat. Hak angket bukan domain DPRD. Kami hanya mendukung adanya hak angket tersebut,” kata Bambang.Ia pun menandatangani surat dukungan tersebut. Surat tersebut bakal diserahkan sebagai aspirasi rakyat agar DPR RI menggunakan hak angketnya.”Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati Menggugat akan meneruskan sendiri-sendiri. Silahkan dikirim ke DPR RI,” tandas dia.
Selain mendukung hak angket, peserta demontrasi juga menuntut kepada DPR RI untuk memakzulkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.Mereka menilai, Jokowi menabrak undang-undang tentang Pemilu 2024. Dengan merestui anaknya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu dinilai syarat akan kepentingan. Mengingat, Ketua MK saat itu, Anwar Usman merupakan paman Gibran Rakabuming Raka.Selain itu, penunjukan Pj Bupati maupun Pj Gubernur dinilai syarat akan kecurangan Pemilu 2024. Ia mencium Pj yang ditunjuk diminta untuk memenangkan salah satu paslon.Maka dari itu, peserta aksi mendukung penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka menilai hak angket merupakan salah satu jalan agar kecurangan pemilu dapat dibongkar. Peserta demontrasi juga meminta harga beras untuk diturunkan. Tingginya harga beras dinilai merupakan salah satu dampak bantuan pangan beras 10 kg yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Bansos beras membuat stok beras di pasaran menipis dan membuat harga melambung. Ags/Red
