PATI-Globalpers, Nasib pekerja guru wiyata atau guru honorer seakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal gaji atau pendapatan, guru honorer jauh tertinggal dengan guru berstatus ASN (Apatur Sipil Negara).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah, menyoroti persoalan ini. Akan tetapi, dirinya sebagai wakil rakyat juga tidak bisa berbuat banyak lantaran masalah kesejahteraan guru honorer dan guru ASN merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai anggota DPRD Pati yang duduk di Komisi D, Muntamah mengaku hanya bisa usul kepada Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada guru honorer untuk meningkatkan kompetensi.
Menurutnya, peningkatan kompetensi guru dapat meningkatkan keterampilan dan pola piker sebagai guru. Sehingga, jika nantinya ada tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka bisa bersaing mendapatkan posisi sebagai pegawai pemerintah.
“Nasib guru wiyata ini perlu dipikirkan. Saat seleksi PPPK guru, memang ada guru wiyata yang sudah lama mengabdi namun tidak lulus ujian seleksi dikarenakan keterbatasan kemampuan. Jadi mohon kepada Disdik adakan Bimtek atau pelatihan khusus sebagai solusinya,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merasa prihatin dengan nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi tak kunjung ada pengangkatan status sebagai PPPK ataupun ASN.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mendukung penuh jika Disdik memiliki program bimtek ini. Terlebih dengan lulusan sarjana keguruan yang tiap tahun jumlahnya ribuan, dirinya berharap bimtek ini dapat mengakomodir guru wiyata yang telah lama mengabdi.
“Pemkab melalui Disdik sudah semestinya memperhatikan nasib guru-guru wiyata yang sudah lama mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Kabupaten Pati. Khususnya bagi guru wiyata yang berusia tua dan sudah lama mengabdi,” tutup wakil rakyat asal Kecamatan Dukuhseti ini.
