Pati, Global Pers – Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka meratakan status guru honorer maka pengangkatan status Apatur Sipil Negara atau ASN diganti menjadi PPPK. Untuk itu, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Pati baru-baru ini mengumumkan 665 guru honorer di Kabupaten Pati diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Akan tetapi, pengangkatan ratusan guru ini disayangkan oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Bambang Susilo karena banyak guru ditempatkan dilokasi yang jauh dari domisili atau tempat awal mereka mengabdi.
Anggota DPRD Pati Fraksi PKB tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berdiskusi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan BKPP Pati agar bisa meminta perubahan penempatan guru kepada Kemenpan RB selaku penyelenggara ujian PPPK.
Kemarin yang jadi kendala adalah data di Dapodik, kerjanya Tambakromo tapi setelah diterima penempatan di Gunungwungkal, itu cukup banyak, ungkapnya.
Disdik dan BKPP harus berkonsultasi ke pusat, itu yang salah bukan daerah karena PPPK kewenangan pusat, jadi daerah cuman bisa menyelenggarakan dan mengajukan formasi,” ujarnya.
Ia juga memprediksikan untuk formasi PPPK ataupun CPNS tahun 2023 ini akan lebih banyak lowongan bagi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, katanya.
Anggota legislatif asal Kecamatan Tambakromo ini menilai bahwa nasib guru honorer lebih beruntung ketimbang tenaga honorer di instansi pemerintahan, jelasnya.
Tenaga honorer di instansi pemerintahan tahun 2022 tidak mendapat jatah alokasi PPPK ataupun CPNS karena berada dibawah wewenang pusat, selaku anggota DPRD Pati dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak dan meminta seluruh tenaga honorer untuk memaklumi kebijakan ini.
“Guru lebih beruntung daripada honorer di OPD karena masih ada formasi tiap tahun paling banyak. Di 2023 ini nanti juga ada pengangkatan PPPK,” tutupnya.
