Pati, Global Pers – Ir. HM Nur Sukarno selaku Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, berharap aset di sebuah Desa bisa dikelola secara maksimal oleh Kepala Desa (Kades). Hal tersebut menurutnya agar penataan serta pengelolaan aset yang ada di desa bisa tertata bagus dan tanpa ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Melalui program dan rencana apapun, namanya aset memang rentan dilakukan penyalahgunaan, karena itu ia menyarankan warga harus mengawal secara maksimal, ungkapnya.
“Perlu kita dukung dengan catatan pengawasan dan kontrol tetap dilakukan karena sistem apapun tanpa pengawasan dan kontrol pasti masih ada celah penyelewengan.”
Selain itu, Sukarno juga menyarankan untuk menekan penyelewengan, pemerintah desa harus bekerja secara real, transparan dan tanpa ada intrik sedikitpun. Pengelolaan aset desa bisa transparan, akuntabel dan maksimal,” imbuhnya.
Selain itu, Pj. Bupati kabupaten Pati Henggar Budi Anggoro juga memaparkan hal senada, beliau menginginkan pengelolaan aset desa bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, tegasnya.
“Tentu pencatatan aset ini juga harus akuntabel, pencatatan aset ini harus dilaksanakan dengan baik. Karena diujung pencatatan aset ini tentunya bagian dari pertanggungjawaban anggaran kita,” jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah menggencarkan program Sipades untuk mengelola aset desa supaya lebih maksimal.
