Pati, GlobalPers – Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Adanya kebijakan itu, DPRD Pati tak sepakat. Sebab, kebijakan menaikkan BBM ini dinilai menyengsarakan masyarakat kecil. Ketua Umum DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM itu tak realistis. Pasalnya, di Indonesia saat ini sedang berlangsung megaproyek yang memakan biaya tak sedikit. Tapi itu tak menyentuh masyarakat kecil. ”Ini tak tak realistis. Di satu sisi pemerintah membuat megaproyek yang tak menyentuh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menderita dengan adanya kenaikan BBM ini. Seharusnya ini dihentikan dulu,” tegasnya.
Pihaknya menolak keras dengan adanya kenaikan BBM ini. Pasalnya, masyarakat saat ini menderita. ”DPC Demokrat Pati menolak dengan kenaikan BBM itu. Karena ini tak sesuai dengan hati nurani kita semua,” tegasnya. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi ini berat. Tak seharusnya pemerintah memberikan kebijakan seperti itu. ”Ekonomi ini sedang sulit. Pemerintah malah tak meringankan beban masyarakat. Dengan adanya kenaikan BBM ini, pemerintah malah memberatkan masyarakat,” tuturnya. Joni menuturkan, harusnya dilakukan pembenahan jangan sampai rakyat ini menjadi korban. Misalnya, ada tindakan pemerintah untuk melakukakan penghematan di dalam tata kelola pemerintah. Tak mengadakan proyek besar-besaran. ”Bukan masalah naik berapa ribu rupiah. Tapi efek domino dari kenaikan harga BBM ini mengerikan,” tuturnya. Soal dampak kenaika harga BBM, lanjut Joni, bisa menyebabkan kenaikan harga bahan baku di pasar. Kemudian semua makanan juga akan naik. ”Ini akan menimbulkan masyarakat menjadi menderita. Semuanya pasti naik akibat harga BBM dinaikkan,” lanjutnya. Dia menegaskan, pihaknya menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Selain dampak Panjang, masyarakat menjadi korbannya. ”Kami menolak adanya kenaikan BBM ini. Sebab masyarakat menderita,” pungkasnya. Ags
