Pati, GlobalPers – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) kalah jumlah dibandingkan dengan guru wiyata atau honorer.
Ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D pada DPRD Kabupaten Pati Muntamah. Guru yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) lebih sedikit jumlahnya daripada wiyata.
“Kami (DPRD) pesan kepada Disdik memang saat ini kami menyadari guru yang ada di SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama), memang lebih banyak guru honorer,” ungkap dia.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga sering menjumpai jumlah guru wiyata yang lebih banyak ketimbang guru negeri dengan status ASN. Sehingga perlu adanya pengawasan dari Disdik yang notabene adalah mitra kerja dari komisi D DPRD Pati.
Diketahui, ratusan guru honorer di Kabupaten Pati menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin.
Mereka menanyakan nasibnya lantaran tak masuk prioritas dalam format pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Temen-temen guru wiyata itu ingin masuk PPPK,” ujar Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto. Dut
