Pati, GlobalPers – DPRD – Bertempat di Ruang Joyokusumo Pati anggota Komisi D Suwarno bersama Pj Bupati Pati serta perwakilan dari Forkompinda menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Pati. Rabu, kemarin pagi.
Dalam rapat tersebut juga telah disepakati bahwa per tanggal 4 Maret 2023 Kabupaten Pati memasuki situasi gawat darurat bencana banjir, dengan kondisi 48 desa dari 9 kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami banjir.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro juga mengungkapkan, bahwa penanganan – penanganan harus dialokasikan juga dari anggaran belanja tidak terduga Bupati. Hal itu dimungkinkan untuk digunakan pada kondisi yang ada di lapangan dengan besarnya anggaran sesuai kebutuhan saat ini.”Tentunya ini menimbulkan suatu permasalahan bagi kita. Karena kita harus menyiapkan kebutuhan logistik untuk para warga yang terdampak banjir di Kabupaten Pati,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Pati Suwarno yang juga mewakili Ketua DPRD Kabupaten Pati menyampaikan jika pihaknya mendukung penuh terhadap langkah yang telah disampaikan dalam rapat tersebut. Menurutnya dalam jangka pendek dengan jumlah dana bantuan yang ada, merupakan jauh dari kebutuhan.
Untuk itu, dirinya juga mengajak seluruh stakeholder terkait agar mengetuk para pengusaha dan mau memberikan CSR nya untuk dilibatkan dalam membantu bencana banjir di Kabupaten Pati saat ini. “Mari kita bersama-sama mengetuk para pengusaha agar mau memberikan CSR nya untuk dilibatkan dalam membantu bencana banjir ini, dimana ini sudah menjadi perhatian terhadap daerah yang tergenang selama berbulan-bulan dan ini yang perlu di perhatikan serta dijadikan bahan pemikiran kedepannya,” ucapnya.
Diketahui, dari data yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Pati saat ini ada 9 kecamatan yang terdampak banjir dan ada 48 desa serta rumah yang terendam kurang lebih ada 7500 rumah. GS/AS