Pati, GlobalPers – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengaku akan memanggil dinas terkait untuk membahas teknis penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Hal itu dilakukan agar tidak ada penerima yang dobel.
Pemanggilan itu juga berkaitan dengan pengawasan bansos BBM ini. Hal ini untuk melakukan evaluasi beberapa data yang belum sesuai.
“Kami panggil dinas terkait supaya Bansos tepat sasaran. Data penerima bantuan harus dievaluasi untuk diperbaiki. Biar penerima tidak dobel,” paparnya.
Kemudian soal alokasi transfer dari pusat untuk batuan sosial (Bansos), lanjut Ali, akan melakukan rapat kembali. Pihaknya akan membahasnya karena aturan tersebut harus sesuai PMK 134 tahun 2022.
“Soal alokasi dua persen dari dana transfer pusat akan kami bahas kembali. Kami akan rapatkan dengan TAPD. Soalnya itu harus sesuai dengan PMK 134 tahun 2022,” lanjutnya.
Seperti diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sejak 3 September 2022. BBM nonsubsidi jenis pertalite dan solar mengalam kenaikan.
Harga Pertalite yang semula Rp 7.500 naik menjadi Rp 10.000. Kemudian Solar yang awalnya Rp 5.150 naik menjadi Rp 6.800.
Sedangkan untuk BBM non subsidi yang mengalami kenaikan hanya Pertamax. BBM jenis itu naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. (GS/IS)
